Dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari HTN yang mengatur kekuasaan atau wewenang organ-organ daerah, hubungan organ daerah satu sama lain dan mengatu…
Impelementasi prisip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang sehat (good governance) di Provinsi Kalimantan Selatan sudah memasuki usia yang ke-5. Prinsip-prinsip ini bukan hanya mengintroduksi kon…
Dalam buku ini disajikan dan dibahas secara komprehensif tentang berbagai aspek keuangan negara dan daerah, mulai dari konsep-konsep dasar administrasi keuangan publik, paradigma baru manajemen keu…
Otonomi daerah yang diharapkan dalam rangka meningkatkan integrasi bangsa pada era globalisasi abad ke-21, adalah mewujudkan peningkatan kesejahteraan, pertumbuhan, menjunjung tinggi HAM, pemerataa…
Dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari HTN yang mengatur kekuasaan atau wewenang organ-organ daerah, hubungan organ daerah satu sama lain dan mengatu…
Buku ini menjelaskan substansi dan mekanisme pemberhentian kepala daerah. Penjelasan tersebut tidak sekadar mendeskripsikan aturan-aturan yang mengatur isu itu dalam kaidah-kaidah yang bersifat leg…
Selama hampir dua dekade MK berdiri, perngujian UU terkait hukum pemerintahan daerah berkembang dan secara progresif merekonstruksi norma-norma terkait pemerintahan daerah. Sejak periode 2003-2020,…
Buku ini disajikan dengan menguraikan teori, regulasi dan implementasi terkini secara praktis dan padat agar mudah dipahami lengkap dalam 20 bab pembahasan mengenai: Definisi Arti Makna dan Keduduk…
Buku ini menyajikan hal-hal terpenting mengenai regulasi, dan implementasi sistem dan administrasi pemerintahan daerah tentang:" Definisi, Konsep, dan Teori Administrasi Sistem Pemerintahan Daerah;…
Kegiatan perencanaan dan penganggaran daerah merupakan salah satu tahapan dari siklus APBD (penyusunan APBD). Dalam praktiknya, tidak sedikit permasalahan yang terjadi ketika perencanaan dan pengan…