Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Konsep administrasi negara, akhir-akhir ini banyak menjadi sorotan para ahli terutama dalam penggunaan istilah administrasi egara atau administrasi publik. Munculnya penggunaan kedua istilah terseb…

Ilmu Administrasi Publik

Administrasi Publik merupakan pelayanan yang semula diadakan untuk melayani masyarakat umum. Tetapi kemudian berbalik menjadi pelayanan terhadap negara, kendati negara sebenarnya diadakan untuk kep…

Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

LPPD nerupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan berdasarkan suatu system akuntabilitas yang transparan dan ak…

Sistem Pemerintahan Daerah

Buku Materi Pokok (BMP) IPEM4214 SIstem Pemerintah Daerah ini akan membekali Anda dengan berbagai konsep, teori dan praktik penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. Mata kuliah ini membahas …

Manajemen Pemerintah Daerah

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah telah diperkenalkan konsep Good Governance (kepemerintahan yang baik). Pemerintah Daerah harus dikelola dengan biak, dengan menerapkan asas fundamental dan akuntabi…

Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Edisi

Revisi

ISBN/ISSN

979-759-028-3

Deskripsi Fisik

xvi, 216 hlm. : ilus. ; 23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

352.14 HAN t

Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangannya, dan Problematika

Indeks

Otonomi Daerah & Demokratisasi Bangsa

Secara umum dipahami bahwa poltik desentralisasi yang mengukuhkan keberadaan otonomi daerah adalah buah dari proses demokratisasi pemerintahan. Dalam konteks Indonesia baru yang dicita-citakan oleh…

Otonomi Daerah dan Daerah Otonom

Otonomi Daerah adalah kewenagan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undnag, yakn…

Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia

Berdasarkna penelitian dan pengamatan di lapangan, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntunan penyelanggaraan otonomi daerah.