Image of Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik

Text

Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik

Otonomi daerah menjadi persoalan penting untuk dituntaskan ketika Republik Indonesia berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945. Realitas bahwa banyak daerah telah dulu eksis dibanding Republik Indonesia membuat kebijakan otonomi daerah menjadi isu paling penting untuk segera dipecahkan. Sayangnya, sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia, kebijkan otonomi daerah memang tidak pernah dirumuskan secra serius oleh pemerintah pusat. Berbagai kebijakan otonomi daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah Soekarno maupun Soeharto cenderung menempatkan kepentingan pemerintah pusat sebagai titik pandang dan memposisikan kepentingan daerah sebagai pelengkap semata-mata. Akibantnya sudah dapat diduga, kebijakan otonomi daerah yang bias pada kepentingan pusat tersebut selalu menjadi sumber konflik yang tiada berkesudahan.

Ketersediaan
2874351 AGU rTersedia
4740351 AGU r1Tersedia
4766351 AGU r2Tersedia
4767351 AGU r3Tersedia
190568351 AGU r4Tersedia
190569351 AGU r5Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
Kajian tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia
No. Panggil
351 AGU r
Penerbit
Yogyakarta : Penerbit Gava Media.,
Deskripsi Fisik
xii, 414hlm.; 23.5cm
Bahasa
Bahasa Indonesia
ISBN/ISSN
978-979-1078-77-1
Klasifikasi
351
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
1
Subjek
Kepemimpinan
Otonomi Daerah
Administrasi Negara
Reformasi Birokrasi
Pelayanan Publik
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus login sebelum memberikan komentar