Text

Kedudukan Hukum Anak

---

Peraturan perkawinan di Indonesia Pasal 2UUP No. 1/1974 & Pasal 10 ayat (2) PP No. 9/1975 menyebutkan setiap perkawinan dicatatkan sehingga memiliki keabshan legal formil. Selain itu, pernikahan pun harus dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing, sehingga pernikahan lintas agama pun tidak memiliki keabsahan menurut KHI Pasal 40 (c) dan Pasal 44. Anak yang lahir dari hasil perkawinan yang telah memiliki keabsahan menurut agama maupun negara berakibat tidak memiliki hak nasab ayahnya dan hak perdebatan lainnya.

---

Ketersediaan

1551

297.577 SIS k

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

No. Panggil

297.577 SIS k

Penerbit

Bandung : Refika Aditama., 2015

Deskripsi Fisik

xii, 198hlm.; 24cm

Bahasa

Bahasa Indonesia

ISBN/ISSN

978-602-7948-76-1

Klasifikasi

297.577

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Hukum
Anak
Hukum Perkawinan
Hak Anak

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus login sebelum memberikan komentar