UU RI Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak & UU RI Nomor 15 Tahun 200…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

122hlm.; 21cm

Judul Seri

beserta penjelasannya

No. Panggil

343.03 CIT u

Undang Undang RI No .19 Tahun 2002 tentang Hak CIpta

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

76hlm.; 21cm

Judul Seri

Beserta Penjelasannya

No. Panggil

346.04 CIT u

UUD'45 dan Amandemen

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

72hlm.; 21cm

Judul Seri

UUD'45 Amandemen ke-1 s.d ke-4 UUD'45 Sebelum Amandemen dan Penjelasannya Piagam Jakarta Kabinet Indonesia Bersatu

No. Panggil

342.02598 HAR u

Undang-Undang Otonomi Daerah 1999

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 166hlm.; 20cm

Judul Seri

UU RI No. 22 Th. 1999 tentang Pemeritahan Daerah UU RI No. 25 Th. 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah UU RI No. 28 Th. 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih

No. Panggil

348.598 ANE u

Undang-Undang Perbendaharaan Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3421-66-5

Deskripsi Fisik

viii, 217hlm.; 21cm

Judul Seri

(UU No.1 Th. 2004)

No. Panggil

343.03 RED u

Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-538-175-X

Deskripsi Fisik

vii, 229hlm.; 21cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346 SOE h

Hukum Penyelesaian Sengketa

Secara Konvensional penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis biasanya dilakukan melalui proses ligitasi. Proses ini cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang win-lose, tidak responsi…

Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

208hlm.; 21cm

Judul Seri

-

No. Panggil

348.598 PAD i

Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis

Buku ini menyuguhkan tentang teori negara kesejahteraan sebagai solusi alternatif dalam meleraai sistem hukum pertanahan di Indonesia yang kurang berjalan seirama dengan sistem penanaman modal dala…

UUD 1945 Dan Perubahannya "Kabinet Indonesia Bersatu II" (Jilid 2)

Salah satu muatan paling penting dari suatu Undang-Undang Dasar (Konstitusi) adalah bagaimana penyelenggaraan kekuasaan negara itu dijalankan oleh alat-alat negara. Menteri-menteri negara sebagai a…