dilengkapi: - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah - Lampiran UU RI Nomor 23 Tahun 2014 - PERPU RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2…
Dilengkapi Keuangan Daerah Pdengan: - PPRI Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah - PPRI Nomor 57 tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah - PPRI Nomor 56 tahun 2005 tentang Siste…
Setiap mahluk hidup memiliki instink untuk bertahan hidup, untuk eksistensi diri, kemudian insting berkembangan menjadi kebutuhan permanen, dimilkinya keinginan untuk lebih baik dari yang lain meru…
Pemberlakuan Otonomi Daerah (Local Government) di Indonesia memiliki nuansa seperti pada negara yang berbentuk federal, dengan makna sebagai :State Government" (Pemerintah Negara Bagian)yang dalam …
Dengan adanya upaya mewujudkan otonomi daerah, persoalan hukum Pemerintahan Daerah semakin luas, kompleks, dan banyak hal yang perlu dikaji. Salah satu hal yang sangat mendasar adalah masalah "hubu…
Otonomi Daerah adalah kewenagan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undnag, yakn…
Setelah masa reformasi, kebijakan pemerintah berubah dari sentralistis menjadi desentralisasi. Hal ini dituangkan dalam pemberian otomi seluasnya-luasnya kepada daerah, disertai pemberian hak dan k…