Text
Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 tahun 2009
Dengan disahkan UU Pelayanan Publik, masyarakat tidak perlu lagi dibatasi jika hendak membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik di tingkat daerah maupun pusat. Hal ini karena dalam UU Pelayanan Publik lebih memperjelas hak dan kewajiban penyelenggaram pengawasan, dan partisipasi masyarakat serta sanksi bagi penyelenggara dan korporasi. Selain itu mempertegas pemecahan masalah dalam layanan publik yaitu standar pelayanan publik, maklumat pelayanan publik, sistem informasi, dan penanganan pengaduan.
Ketersediaan
| 2706 | 348.598 RED u | Tersedia |
Informasi Detail
- Judul Seri
-
dilengkapi: Prosedur Administrasi Perpajakan, Panduan Membuat KK, KTP, Akta Lahir, Akta Pernikahan, AKta Perceraian, NPWP, IMB, SIUP, Izin Gangguan (HO) dan Sertifikat Tanah
- No. Panggil
-
348.598 RED u
- Penerbit
- Yogyakarta : Penerbit Yogya Bangkit., 2009
- Deskripsi Fisik
-
175hlm.; 20cm
- Bahasa
-
Bahasa Indonesia
- ISBN/ISSN
-
978-602-95394-0-0
- Klasifikasi
-
348.598
- Tipe Isi
-
-
- Tipe Media
-
-
- Tipe Pembawa
-
-
- Edisi
-
-
- Subjek
- Info Detail Spesifik
-
-
- Pernyataan Tanggungjawab
-
-
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus login sebelum memberikan komentar
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah